Pengusaha Harap Birokrasi Mudah Untuk Bangun Infrastruktur

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Steven Greatness

TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Kalangan pengusaha Kubu Raya mengharapkan bupati terpilih untuk 5 tahun mendatang dapat memberi kemudahan mengurus perizinan dan membangun infrastruktur untuk menopang perekonomian.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Kubu Raya (KKR), Mohamad Qadhafy, mengatakan pemerintah harus membantu sepenuhnya akses usaha dengan mempermudah pengurusan perizinan kepada pengusaha sebagai tolak ukur kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

"Perizinan adalah masalah klasik, di setiap daerah sama, proses birokrasinya selalu makan waktu lama.
Seringkali hal ini membuat masyarakat, khususnya pengusaha kesal. Karena tidak sedikit pengusaha yang menggunakan modal dari kredit perbankan. Bunga bank jalan trus, waktunya banyak termakan proses perizinan," ujarnya kepada Tribun, Minggu (15/9/2013).

Selain itu, Qadhafy mengingatkan bupati terpilih dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, yang tidak mesti jalan darat, tapi juga transportasi air dan teknologi informasi. Jalan darat mulus sekalipun jika masih memakan waktu lama, juga percuma.

Sebaliknya angkutan sungai sebagai penghubung antar kecamatan di Kubu Raya harus diperhatikan kondisi dan kelayakannya. Di samping itu, bangun dan tingkatkan juga sarana air bersih, fasilitas teknologi komunikasi dan informasi di setiap kecamatan yang ada di wilayah Kubu Raya.

Menurut Qadhafy, pemerintah harus peka dan tanggap melihat setiap potensi yang dimiliki Kubu Raya. Bupati harus bisa bangun komitmen secara kongkrit dan amanah agar kepercayaan masyarakat tumbuh semakin baik. Dengan begitu, pengusaha pun tidak ragu untuk menyalurkan program CSR-nya.

"Objektifnya pembangunan daerah semakin baik dan maju. Masyarakat pun lebih sejahtera, maka target realisasi percepatan pembangunan Kubu Raya secara menyeluruh akan lebih cepat, dan lebih baik," tuturnya.

Qadhafy juga mengarapkan, pemerintah lebih sering melibatkan media cetak maupun elektronik, baik itu sebagai sarana informasi ke masyarakat dan pengusaha maupun memperkenalkan Kubu Raya ke luar daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata.

Terpisah pengusaha properti KKR, Mansur mengharapkan bupati terpilih untuk 5 tahun mendatang mampu membawa KKR ke arah yang lebih baik. Karena itu, diharapkan khusus di sektor properti, bupati terpilih mampu menyederhanakan segala perizinan dan restribusi.

"Oleh karena itu, yang menjadi prioritas bagi bupati terpilih adalah mempercepat proses perizinan dan mempercepat proses pembangunan infrastruktur hingga ke daerah yang tertinggal," ujarnya.

Bupati harus bisa membangun sarana dan prasara di daerah berkembang sehingga dapat membantu mempercepat pertumbahan ekononi baru dan merata bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain itu mampu merangkul semua golongan baik yang mendukung maupun tidak agar tercipta keharmonisan.

Sementara Presiden Direktur Ganesha Support International (GSI), Sudirman, mengatakan, kalangan pelaku usaha berharap bupati terpilih bisa menstimulasikan para pelaku usaha pemula yang baru mulai berkembang dan tumbuh dengan program yang kongrit dari pemerintah.

"Satu di antaranya memberikan kemudahan proses pengurusan administrasi kepada para pengusaha serta memfasilitasi kerja sama melalui MoU dengan lembaga keuangan," tuturnya.

Sudirman menambahkan, satu di antara yang menjadi prioritas bupati terpilih adalah indeks pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, konpetitif dan dinamis. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa berdampak multiplayer efek dan mengurangi angka pengangguran.

Pengusaha menginginkan bupati terpilih mempunyai master plan dalam membangun KKR dengan manfaatkan potensi yang ada, baik menyangkut tata ruang maupun tata tertib administratif. Sebab pengusaha menginginkan segala urusan yang simple dan tidak berbelit-belit.

Baca Juga:

Emerson Network Power meluncurkan Playbook Bangun Infrastruktur IT

Loading...

Friend's Activity